kesalahan jokowi naikan bbm

Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akibat warisan masa lalu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 
Ia mengatakan, kenaikan harga BBM karena salah urus anggaran pada pemerintahan SBY. Untuk itu, ia tak mau kenaikan ini disalahkan pada pemerintahan Jokowi.

"Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan pemerintahan SBY? 80 T atau 109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya SBY telah menegaskan salah urus negara plus keuangannya," kata Rieke dalam siaran persnya, Rabu (5/11/2014).

Meski demikian, Rieke tak ingin langsung berburuk sangka soal kesalahan SBY di masa lalu itu. Dia meminta SBY sendiri yang klarifikasi atau mantan menteri keuangannya Chatib Basri.

Hal ini penting dilakukan bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang lalu, namun kata dia, agar jelas kondisi keuangan negara. Menurut Rieke, SBY harus sampaikan ke publik, transparansi kondisi kas negara penting.

"Agar pemerintah Jokowi bisa berjalan tanpa beban masa lalu dan tidak dipecundangi para pemburu rente, yang sepertinya bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut," imbuhnya.

Oleh sebab itu, menurut dia, Jokowi tidak bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM nanti. Dia merasa yakin, Jokowi menjadi solusi akibat salah urus yang dilakukan SBY ini.

"Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY, namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat salah urus yang terjadi. Saya masih meyakini Jokowi adalah Solusi," tandasnya.